3. Menuntut DPR RI dan Pemerintah mencabut UU TNI yang dianggap masih bermasalah, serta menolak segala bentuk intervensi dan intimidasi yang mengancam kebebasan sipil, termasuk pada pasal 7, pasal 47, dan pasal 54.
4. Mendesak DPR dan Pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret memperkuat pemberantasan korupsi.
5. Mendesak Presiden mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, karena dinilai berdampak negatif pada sektor yang menyangkut kesejahteraan rakyat.
6. Menuntut pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan pajak dengan memperhitungkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.