“Boleh dihitung dengan jari, Gubernur yang mau datang langsung untuk MoU dengan BPKP. Bagi kami, ketika Gubernur hadir sendiri, itu menunjukkan adanya niat baik dan keinginan kuat untuk memperbaiki tata kelola keuangan di daerah,” kata Yusuf Ateh.
Ia mengungkapkan, permasalahan di daerah selama ini cukup beragam, mulai dari perencanaan dan penganggaran yang belum optimal, pengadaan barang dan jasa, hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Melalui kerja sama ini, BPKP akan memberikan pengawasan dan pendampingan agar perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan PAD dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Page 3 of 3
