Menurutnya, pendampingan dan pengawasan dari BPKP sangat dibutuhkan agar proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Kami terbuka untuk diawasi dan didampingi. Dengan kolaborasi bersama BPKP, kami berharap potensi kebocoran anggaran dapat dicegah sejak awal, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan belanja daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Muhammad Yusuf Ateh, mengapresiasi langsung kehadiran Gubernur Bengkulu dalam penandatanganan MoU tersebut. Ia menilai hal ini menunjukkan keseriusan dan niat baik kepala daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Page 2 of 3
