Helmi menegaskan, pemerintah tidak pernah melarang masyarakat melapor. Sebaliknya, laporan warga menjadi informasi awal yang sangat penting agar pemerintah bisa segera mengambil langkah strategis sebelum jatuh korban jiwa.
“Jadi kalau ada kejadian langsung lapor. Ini eranya pemerintahan yang terbuka, kejadian sekecil apa pun laporkan,” tegasnya.
Ia mencontohkan, saat terjadi keracunan massal pada 27 Agustus lalu yang menimpa lebih dari 400 pelajar dan guru di Lebong, laporan cepat masyarakat membuat pemerintah provinsi dan kabupaten bisa segera mengambil tindakan sehingga tidak ada korban jiwa.
Sebagai langkah pencegahan, dapur MBG di Kabupaten Lebong saat ini ditutup sementara sambil dilakukan evaluasi. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional Cabang Bengkulu, insiden tersebut merupakan kasus pertama dari 43 dapur MBG yang sudah beroperasi di provinsi ini. Menariknya, dapur yang bermasalah itu baru beroperasi selama dua pekan sebelum kasus keracunan terjadi.
