Keputusan Prabowo ini disebut sebagai bagian dari evaluasi kabinet, khususnya dalam memperkuat arah baru kebijakan ekonomi hijau dan perdagangan karbon di Indonesia. Penunjukan Zulhas dianggap menandai pendekatan yang lebih politik-ekonomis — dengan memanfaatkan jaringan dan pengalaman Zulhas di bidang koordinasi lintas sektor.
“Presiden ingin kebijakan nilai ekonomi karbon dijalankan secara lebih inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar salah satu sumber di lingkaran pemerintahan.
Dalam perannya yang baru, Zulhas diharapkan mampu mempercepat implementasi perdagangan karbon di berbagai sektor, serta menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
Page 2 of 3
