“Pengurangan TPP sekitar 30 persen memang menjadi salah satu pilihan yang dibahas dalam rapat anggaran. Namun belum ada keputusan final. Kita masih menunggu perhitungan kemampuan fiskal daerah secara komprehensif,” kata Juli.
Menurut Juli, beban belanja pegawai setiap tahun terus mengalami kenaikan, sementara pendapatan daerah tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan. Situasi ini, katanya, dapat mengancam stabilitas APBD jika tidak dilakukan penyesuaian.
“Kita tidak ingin APBD dirancang dengan kondisi defisit. Itu berbahaya dan dapat mengganggu roda pemerintahan. Maka seluruh langkah efisiensi, termasuk TPP, harus dibahas dengan sangat hati-hati,” ujar Juli.
Page 2 of 4
