SELUMA, BEKENTV – Gelombang laporan dugaan pelanggaran disiplin hingga kasus asusila yang menyeret oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK di Kabupaten Seluma memicu reaksi keras dari kalangan legislatif.
Saat ini, publik menanti keberanian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma dalam mengambil tindakan tegas.
Wakil Ketua I DPRD Seluma, Syamsul Aswajar, meminta pemerintah daerah bersikap objektif dan transparan. Ia menegaskan agar proses hukum di Inspektorat tidak dilakukan dengan cara “tebang pilih”.
Syamsul mengungkapkan bahwa cukup banyak pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat maupun ke meja DPRD Seluma. Masyarakat meminta lembaga legislatif ikut mengawal proses pemberian sanksi agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Page 1 of 3
