Lebih lanjut, Holman menyebutkan bahwa berbagai persoalan dalam pelaksanaan Pilkada, seperti praktik politik uang dan mahar politik, seharusnya menjadi fokus utama pembenahan. Menurutnya, jika hal-hal tersebut dianggap sebagai masalah, maka solusinya adalah memperbaiki regulasi dan memperkuat mekanisme pengawasan.
“Isu money politic harus kita perbaiki. Begitu juga soal mahar partai politik terhadap calon kepala daerah. Semua itu bisa diperbaiki jika ada political will dari partai-partai politik,” kata Holman.
Dengan sikap politik tersebut, PDI Perjuangan meyakini bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetap menjadi pilihan terbaik dalam menjaga demokrasi serta kedaulatan rakyat.
Page 3 of 4
