BENGKULU, BEKENTV – Meski baru memiliki lima dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Kabupaten Seluma, program strategis nasional ini sudah menjadi perhatian serius untuk dilakukan evaluasi pada tahun 2026.
Evaluasi tersebut difokuskan pada aspek tenaga kerja atau relawan yang masih ditemukan berasal dari luar daerah.
Dari lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, diketahui masih terdapat pekerja yang direkrut dari luar Kabupaten Seluma, bahkan dari Kota Bengkulu.
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) program MBG yang secara tegas mengatur bahwa tenaga kerja harus berasal dari wilayah setempat.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Seluma, Reno Finarta, membenarkan kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan tenaga kerja dari luar daerah menjadi fokus utama evaluasi pelaksanaan MBG pada tahun 2026.
“Setiap SPPG memiliki sekitar 47 relawan atau pekerja. Saat ini masih ditemukan beberapa di antaranya berasal dari luar Kabupaten Seluma, dan ini menjadi catatan penting serta bahan evaluasi kami,” ujarnya usai rapat bersama Pemkab Seluma.
Reno menegaskan, keberadaan tenaga kerja dari luar daerah tidak dibenarkan karena bertolak belakang dengan regulasi yang berlaku.
Dalam juklak dan juknis MBG disebutkan secara jelas bahwa relawan maupun pekerja dapur MBG harus berasal dari daerah sekitar lokasi dapur tersebut.
“Di mana dapur MBG berada, maka relawan dan pekerjanya wajib berasal dari daerah itu sendiri, bukan dari luar,” tegas Reno.
Selain itu, tenaga kerja MBG juga diprioritaskan berasal dari masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, balita, dan ibu hamil, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
“Ini menjadi evaluasi bersama Satgas MBG dan Pemerintah Kabupaten Seluma agar ke depan tidak lagi ada perekrutan tenaga kerja dari luar daerah. Kita ingin satu persepsi agar SPPG berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhany, menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang wajib disukseskan oleh pemerintah daerah, termasuk dengan memastikan seluruh pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
“Saat ini sudah ada lima dapur SPPG yang beroperasi dan dalam waktu dekat akan bertambah dua dapur lagi, termasuk dapur SPPG di wilayah 3T,” jelas Sekda.
Ia menambahkan, pada Februari mendatang, dapur MBG juga direncanakan mulai beroperasi di desa-desa tertinggal, terluar, dan terpencil.
Sesuai ketentuan, apabila jarak tempuh distribusi melebihi 20 menit, maka wajib didirikan dapur MBG di wilayah tersebut.
“Di Kabupaten Seluma terdapat 32 desa kategori 3T, dan saat ini 12 desa sudah dalam tahap persiapan dapur MBG yang tersebar di 14 kecamatan,” tegasnya.
Sekda kembali menekankan bahwa seluruh dapur MBG ke depan harus memberdayakan masyarakat lokal dan tidak merekrut tenaga kerja dari luar daerah, agar tujuan program MBG benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Seluma.
