“Kami mendukung pembangunan, tetapi roda pemerintahan desa juga harus berjalan stabil agar pelayanan masyarakat tidak terganggu,” ungkap salah satu kepala desa.
Para aparatur desa berharap aspirasi ini dapat disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi, sehingga kebijakan pengelolaan APBDes ke depan lebih seimbang dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun keterlambatan pembayaran hak aparatur desa.
















