Tommy menegaskan, keterbatasan fiskal membuat Pemprov Bengkulu juga harus tetap membiayai program prioritas lainnya. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk bersabar.
“Kita minta pemerintah kabupaten dan kota untuk sabar terlebih dahulu, karena Pemprov juga harus membiayai program-program lain yang menjadi kewajiban daerah,” tambahnya.
Terkait hasil evaluasi Mendagri, Tommy memastikan tidak ada anggaran yang dicoret, melainkan hanya dilakukan koreksi dan pemberian rekomendasi.
“Kalau dicoret tidak ada, hanya koreksi dan rekomendasi dari Mendagri,” ujarnya.
Ia juga memastikan anggaran infrastruktur tetap dialokasikan dalam APBD 2026, namun pelaksanaannya dilakukan berdasarkan skala prioritas.
















