Ia menjelaskan, pelaku biasanya menggunakan nomor telepon tidak resmi dan memanfaatkan foto serta identitas Bupati agar pesan terlihat meyakinkan. Modus yang digunakan beragam, mulai dari alasan kegiatan keagamaan, bantuan sosial, hingga permintaan dukungan untuk agenda tertentu.
Menurutnya, masyarakat harus lebih cermat dan tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan pejabat daerah, terutama jika disertai permintaan data atau transaksi keuangan.
“Jika menerima pesan mencurigakan, jangan ditanggapi. Abaikan dan jangan mengirimkan data apa pun. Segera laporkan kepada pihak berwenang atau instansi terkait,” ujar Rifai.
















