“Mutasi ini hal biasa dalam dinamika pemerintahan. Tidak ada pejabat yang kita nonjobkan. Semua tetap diberi tanggung jawab sesuai kebutuhan organisasi dan percepatan kerja,” jelas Rifai.
Rifai juga menegaskan, pejabat yang telah menempati posisi baru diminta segera menyesuaikan diri dan memastikan program prioritas daerah berjalan sesuai target.
“Penyegaran ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Dengan penempatan yang tepat, pembangunan di Bengkulu Selatan harus bergerak lebih cepat,” tegasnya.
Adapun daftar pejabat yang menempati posisi baru dalam mutasi Pimpinan Tinggi Pratama tersebut, antara lain:
- Sukarni, S.P., M.Si. – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
- Rashidi, S.IP., M.Si. – Kepala Dinas Perhubungan
- Herman Sunarya, S.H., M.H. – Kepala Badan Kesbangpol
- Arjo, S.E., M.M. – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
- Edi Siswanto, S.Pd. – Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
- Sakimin, S.Pd. – Kepala Dinas Perpustakaan
- Binagransya, S.P., M.M. – Kepala Dinas Pertanian
- Ir. Susmanto, M.M. – Asisten Administrasi Umum
- Haroni, S.P. – Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- Efredy Gunawan, S.STP., M.Si. – Kepala Satpol PP dan Damkar
- Erwin Muksin, S.Sos. – Kepala DLHK
- Hen Yepi, S.Pd. – Kepala Dinas Sosial
- H. Abdul Karim, S.Sos. – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
- Farid Hafiz, S.IP., M.M. – Kepala BKPSDM
- Deki Zulkarnain, S.Sos. – Kepala Dinas Kominfo
- Tedy Setiawan, S.T., M.Si. – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dedi Kristiawan, S.E. – Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Dr. Edwin Permana, S.T., M.T., M.M. – Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Feri Kusnadi, S.E. – Kepala Dinas PPKB, PP dan PA
- Hamdan, S.Sos. – Inspektur Inspektorat
- Nico Dwipayana, S.STP., M.M., M.H. – Sekretaris DPRD
- Isran Kasiri, S.IP., M.Si. – Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Fikri Aljauhari, S.STP. – Kepala Bappeda dan Litbang
- Nusmanto M. Adil, S.T. – Kepala Badan Keuangan Daerah
- Didi R, S.K.M., M.Si. – Kepala Dinas Kesehatan
- Rendra Febrianto, S.S., M.Si. – Kepala Dinas Pariwisata
Pemerintah daerah menargetkan lelang jabatan untuk posisi yang masih kosong akan segera dimulai dalam waktu dekat, sesuai aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
