“Kami berharap Pemda Seluma transparan. Jangan sampai sanksi yang dijatuhkan terkesan tebang pilih. Jika memang terbukti melanggar, berikan sanksi tegas sesuai regulasi,” ujar Syamsul, Minggu (1/3).
Buntut Kasus Penggerebekan Oknum Camat
Tuntutan sanksi tegas ini kembali mencuat setelah publik dihebohkan dengan kabar penggerebekan oknum camat nonaktif dan seorang tenaga PPPK oleh warga. Meski kedua belah pihak melalui penasihat hukum masing-masing telah melayangkan bantahan, bola panas kini berada di tangan Pemkab Seluma.
“DPRD diminta masyarakat untuk melakukan pengawasan ketat. Kami sudah menerima surat dari warga agar proses ini dikawal hingga tuntas,” tambah Syamsul.
Page 2 of 3
