Berikut rangkaian polemik yang melekat pada Adies Kadir sejak menjabat Wakil Ketua DPR hingga ditunjuk sebagai hakim konstitusi:
1. Pernyataan soal tunjangan tempat tinggal anggota DPR
Pada Agustus 2025, Adies menjadi sorotan setelah menyampaikan pendapat mengenai besaran tunjangan sewa rumah anggota DPR.
Ia menyebut biaya kos sekitar Rp3 juta per bulan di kawasan Senayan masih wajar. Pernyataan ini menuai reaksi keras dari publik karena dinilai tidak realistis dengan kondisi pasar di ibu kota.
2. Penonaktifan sementara oleh Partai Golkar
Tak lama setelah polemik itu, Partai Golkar menonaktifkan Adies dari jabatan di DPR pada September 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya partai untuk menegakkan disiplin serta etika kader di parlemen.
