Menurut Fauqi, hasil pengembangan informasi awal ini akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan pedoman pelaksanaan pengawasan topik kemudahan perizinan di daerah.
“Pengawasan ini akan berlangsung hingga Kamis mendatang. Ini merupakan bagian dari tugas BPKP dalam mengawal tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang perizinan, agar pengawasan yang dilakukan tepat sasaran dengan fokus pada perbaikan sistem dan prosedur,” tutupnya.
















