Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menyampaikan bahwa MoU tersebut menjadi landasan kerja sama dalam pengelolaan lahan, khususnya eks Hak Guna Usaha (HGU) dan lahan terindikasi terlantar yang berpotensi dikelola melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Badan Bank Tanah.
“Hari ini kita mengumpulkan para Sekda kabupaten/kota, termasuk Kepala Kantor Pertanahan, untuk membahas tindak lanjut MoU antara Gubernur dan Kepala Badan Bank Tanah. Ini menjadi dasar untuk memaksimalkan penataan dan pemanfaatan lahan bagi kepentingan pembangunan di daerah,” ujar Khairil.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil inventarisasi sementara, terdapat sekitar 20 lokasi eks HGU yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu dan berpotensi ditetapkan sebagai HPL Bank Tanah.
