BENGKULU, BEKENTV – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu mencatat sektor kepegawaian menjadi pengaduan terbanyak kelima yang diterima lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ade Bardiyanto, mengatakan pola komunikasi dan koordinasi antara Ombudsman dan aparat penegak hukum (APH) terus dilakukan secara intensif, baik untuk pencegahan maupun penindakan apabila ditemukan unsur pidana.
“Di luar Bengkulu mungkin sudah ada OTT KPK terkait jabatan atau kepegawaian, dan dalam kasus-kasus tersebut KPK juga meminta data ke Ombudsman. Di Ombudsman sendiri, sektor kepegawaian menempati urutan kelima terbanyak pengaduan, sehingga potensi itu tetap ada,” kata Ade dalam rilis Catatan Akhir Tahun 2025 Ombudsman Provinsi Bengkulu, Senin 22 Desember 2025.
