DPRD Provinsi Bengkulu Desak Perusahaan Gunakan BBM Non-Subsidi, Tekan Kebocoran PAD

“Kita sudah memanggil Bapenda agar lebih mengoptimalkan pajak dari PBBKB atau minyak non-subsidi,” kata Teuku.

Ia menjelaskan, Pemprov Bengkulu sebelumnya telah menurunkan tarif pajak dari 10 persen menjadi 7,5 persen sebagai upaya mendorong perusahaan beralih ke BBM non-subsidi.

“Tarifnya sudah kita turunkan, jadi jangan lagi ada perusahaan yang menggunakan minyak gelap atau subsidi,” tegasnya.

Teuku menambahkan, jika optimalisasi penerimaan PBBKB berjalan maksimal hingga November, maka PAD Provinsi Bengkulu masih berpeluang mencapai sekitar Rp200 miliar.

“Kalau ini benar-benar digarap serius, kita bisa menambah PAD sekitar Rp200 miliar sampai bulan November nanti,” pungkasnya.