Ia mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, dan BPJS Kesehatan duduk bersama merumuskan kebijakan yang lebih melindungi masyarakat kecil agar proses pembaruan data tidak menimbulkan korban.
“Jangan sampai ada warga kehilangan nyawa hanya karena status administrasi berubah, sementara kondisi ekonominya tetap miskin. Perlindungan terhadap rakyat harus menjadi prioritas utama,” tutup Derta.
M. Tri Imron
Page 5 of 5
