Lebih lanjut, ia menambahkan untuk jumlah PPPK di Bengkulu Selatan meningkat tajam, dari sekitar 500 orang pada 2024 menjadi 900 orang pada 2026, sehingga kebutuhan anggaran gaji juga melonjak hampir dua kali lipat. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan berat karena ruang fiskal daerah semakin sempit.
Sementara itu, Kabid Anggaran, Arif Budiman, tetap optimistis bahwa pemerintah daerah mampu mencari solusi. Ia menilai kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati saat ini cukup aktif dalam melakukan koordinasi dan lobi dengan pemerintah pusat.
“Belum genap 100 hari masa kepemimpinan, sudah banyak bantuan pusat yang berhasil dibawa ke daerah. Kita berharap upaya yang sama bisa dilakukan untuk menyelamatkan nasib para PPPK,” tutup Arif.
Page 2 of 3
