Menurut Mian, pada tahun 2026 Pemprov Bengkulu akan mengoptimalkan berbagai layanan yang memungkinkan untuk didigitalisasi, termasuk layanan pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Ke depan, semua layanan yang bisa dibuat digital akan kita dorong menjadi digital, termasuk UMKM. Saat ini terdapat potensi dana hingga Rp14 triliun untuk pembiayaan UMKM melalui perbankan Himbara, namun tentu harus sesuai prosedur dan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah.
