BENGKULU, BEKENTV – Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun anggaran 2026 dipastikan mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan yang diterima akhir September lalu, total pendapatan daerah berkurang sekitar Rp173 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Selatan, Arif Budiman, usai menghadiri rapat paripurna pembahasan nota keuangan dan RAPBD 2026.
“Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan yang kami terima pada akhir September, dari pendapatan daerah memang terjadi penurunan cukup besar. Dari dana perimbangan terjadi pengurangan sekitar Rp148 miliar, kemudian dari pendapatan asli daerah (PAD) turun sebesar Rp5,18 miliar, dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menurun Rp19,78 miliar,” jelas Arif.
Sementara itu, total penurunan pendapatan daerah dalam APBD 2026 mencapai Rp173 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp1 triliun kini menjadi Rp800 miliar.
Lebih lanjut, penurunan pendapatan tersebut, lanjut Arif, disebabkan oleh berkurangnya dana perimbangan dari pemerintah pusatatau yang biasa disebut Transfer ke Daerah (TKD).
“Pada tahun 2025, Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat sebesar Rp565 miliar, sedangkan pada 2026 turun menjadi Rp540 miliar. Penurunan paling besar terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK), dari Rp192 miliar menjadi Rp124 miliar,” ungkapnya.
Hari ini, DPRD Bengkulu Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2026.
Arif menegaskan, BKD bersama Badan Anggaran akan terus menggelar pembahasan secara rutin agar rancangan APBD dapat segera disepakati.
“Setelah paripurna ini, kami akan melanjutkan rapat bersama Badan Anggaran. Targetnya, pada akhir November nanti seluruh proses pembahasan RAPBD sudah selesai dan bisa disetujui bersama,” ungkap Arif.
Arif juga menambahkan, meski terjadi penurunan pendapatan cukup besar, pemerintah daerah akan tetap berupaya menjaga keseimbangan fiskal dengan melakukan penyesuaian program prioritas dan efisiensi belanja.
“Kami akan tetap mengutamakan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur penting, dan penguatan ekonomi lokal,” tutup Arif.
Ary Rahmad
