BENGKULU, BEKENTV – PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional II Bengkulu memastikan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai yang sempat terhenti akan kembali dilanjutkan pada pekan kedua September 2025.
Hal ini disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Denny. Menurutnya, Pelindo sebagai leading sektor telah berkomitmen meningkatkan frekuensi pengerukan.
“Mereka menyampaikan, pada minggu kedua September ini pengerukan akan kembali berjalan dengan intensitas yang lebih tinggi,” ujar Denny.
Denny menegaskan, kendala teknis seperti kerusakan kapal atau tenggelamnya pipa penyedot sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelindo bersama kontraktor.
“Masyarakat tidak tahu soal teknis. Kalau kapal tidak bisa berlayar atau distribusi BBM terganggu karena kapal Pertamina tidak bisa masuk, yang disalahkan tetap pemerintah. Padahal, presiden sudah menerbitkan Inpres percepatan penanganan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pelindo harus segera menuntaskan pengerukan agar tidak lagi terjadi hambatan, khususnya bagi kapal pembawa BBM berkapasitas besar.
“Kita tegaskan, Pelindo harus segera menyelesaikan pengerukan,” tegas Denny.
Saat ini, kedalaman alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai hanya sekitar 2,9 WLS dengan lebar kurang dari 40 meter.
Padahal, target pengerukan mencapai kedalaman 6 WLS dan lebar 100 meter.
Kondisi ini membuat kapal besar seperti KMP Pullo Tello harus menunggu air pasang untuk dapat berlayar.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menilai Pelindo mengabaikan instruksi presiden karena hingga batas waktu 31 Agustus 2025 pengerukan belum tuntas.
“Pelindo ini seolah mengabaikan Inpres, mungkin karena tidak ada konsekuensinya. Tapi kalau aparat penegak hukum sudah turun, kita lihat saja nanti,” ungkapnya.
Teuku menekankan, terganggunya aktivitas pelabuhan berdampak besar pada perekonomian daerah.
“Pelabuhan ini jantung ekonomi. Kalau macet, CPO tidak bisa keluar, batubara juga tidak bisa diekspor. Dampaknya, harga sawit anjlok, banyak pekerja perkebunan dirumahkan. Begitu juga di tambang batubara, banyak yang kena PHK. Bahkan sektor energi pun terdampak karena distribusi BBM bermasalah,” jelasnya.
