BENGKULU, BEKENTV – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Bengkulu akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI pada 5 Oktober 2025 mendatang.
Partai pemenang Pemilu Legislatif Bengkulu 2024 dengan raihan 10 kursi DPRD ini menjadi sorotan, terutama dalam menentukan siapa sosok yang akan memimpin Golkar Bengkulu ke depan.
Sejumlah nama digadang-gadang berpeluang maju, di antaranya Syamsulrachman yang aktif di sejumlah sayap Golkar di tingkat pusat, Samsul Amanah yang kini duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Gusril Pausi selaku Bupati Kaur, Sumardi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, hingga Derta Rohidin Anggota DPR RI Dapil Bengkulu.
Pengamat Politik Bengkulu, Heri Supriyanto menilai, ada beberapa kriteria penting untuk bisa memenangkan Musda Golkar Bengkulu.
“Pertama, kalau mau jadi ketua Golkar di daerah harus memiliki kedekatan dengan pengurus pusat atau DPP,” kata Heri saat dihubungi, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, secara kultur, Golkar adalah partai yang cenderung selalu sejalan dengan pemerintah. Karena itu, dibutuhkan sosok ketua yang memiliki rekam jejak mumpuni, baik sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif.
“Kedua, harus tokoh dengan rekam jejak kuat, seperti kepala daerah atau anggota DPRD. Karena prioritas Golkar adalah selalu berada di lingkaran pemerintahan,” jelasnya.
Heri menambahkan, faktor ketiga adalah kaderisasi. Figur yang sudah lama berkecimpung di Golkar akan memiliki nilai lebih, terutama jika ditunjang jabatan publik dan kedekatan dengan kepengurusan pusat.
“Ketiga, kader tetap menjadi nilai tambah dalam tingkat keterpilihan Musda,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, kader yang memiliki popularitas tinggi, basis massa kuat, serta jabatan publik, meski gagal di Musda, tetap memiliki peluang besar untuk dilirik partai lain.
“Ya, kemungkinan bisa saja dilirik oleh partai lain yang membutuhkan figur dengan ketokohan kuat,” imbuhnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Panji Suminar, MA menilai kultur politik Golkar selama ini memang lebih sering menempatkan kader dengan jabatan teritorial sebagai Ketua DPD.
“Biasanya yang terpilih adalah tokoh dengan posisi eksekutif atau legislatif yang kuat, karena dianggap mampu membawa suara partai lebih besar,” jelas Panji.
Namun, menurutnya, dinamika politik kali ini bisa saja membuka peluang bagi kader non-teritorial. Asalkan mereka mampu menunjukkan kapasitas, soliditas jaringan, serta dukungan finansial yang cukup.
“Meski begitu, jika Golkar ingin mempertahankan basis dan merebut kemenangan di Pemilu 2029, sangat penting menempatkan figur dengan jabatan teritorial. Sebab kekuatan politik tidak hanya soal uang, tetapi juga pengaruh nyata di daerah,” pungkasnya.
