BENGKULU, BEKENTV – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Bengkulu Selatan terus menunjukkan peningkatan pada triwulan ketiga tahun 2025.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, Efredy Gunawan, menegaskan bahwa meski jumlah penerima bantuan bertambah, pemerintah daerah tetap berkomitmen memastikan penyaluran bansos berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Efredy menjelaskan, pada periode Januari hingga Maret 2025 jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat sekitar 10 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Namun, pada Juli–September jumlah tersebut meningkat menjadi 12 ribu KPM. Setiap keluarga penerima PKH berhak menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan.
Sementara itu, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga mengalami peningkatan signifikan. Jika pada awal tahun jumlahnya masih sekitar 13 ribu jiwa, kini telah mencapai 17 ribu KPM.
Besaran bantuan yang diterima bervariasi antara Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan, tergantung pada kondisi dan kategori penerima.
“Peningkatan jumlah penerima ini memang cukup tinggi, dan salah satu penyebab utamanya adalah adanya perubahan basis data dari DTKS menjadi DTSEN, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025,” jelas Efredy.
Meski terjadi lonjakan jumlah penerima, Dinas Sosial Bengkulu Selatan menegaskan telah menyiapkan langkah konkret agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberi dampak jangka panjang.
Salah satu strategi utama adalah meningkatkan kualitas verifikasi dan validasi data di tingkat desa dan kelurahan.
“Bantuan sosial memang penting untuk masyarakat. Namun lebih dari itu, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Jika bantuan tepat sasaran, penerima dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, dan perlahan dapat keluar dari kondisi rentan,” katanya.
Efredy juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan kelurahan dalam memperbarui data penerima bansos.
Menurutnya, perangkat desa memiliki kedekatan langsung dengan warga sehingga lebih mengetahui kondisi nyata masyarakat di lapangan.
“Kami berharap desa dan kelurahan aktif melakukan pembaruan data. Warga yang sudah tidak layak dibantu harus dihapus dari daftar penerima, sementara warga yang benar-benar membutuhkan agar segera diusulkan. Dengan begitu, bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa indikator keberhasilan Dinas Sosial bukan hanya terletak pada jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga pada dampak kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
“Jika penerima bansos bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok, mengurangi beban ekonomi, serta berangsur menuju kemandirian, itu adalah ukuran keberhasilan program. Maka dari itu, kami tidak hanya fokus pada penyaluran, tetapi juga pada bagaimana bansos memberi manfaat nyata,” tuturnya.
Dengan meningkatnya jumlah penerima PKH dan BPNT di Bengkulu Selatan, Dinas Sosial berkomitmen terus memperbaiki sistem penyaluran.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga desa/kelurahan menjadi kunci utama agar bansos benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
“Bansos bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kehidupan masyarakat. Harapan kami, ke depan data semakin akurat, penyaluran semakin tepat, dan kesejahteraan warga Bengkulu Selatan semakin meningkat,” tutup Efredy.
