BENGKULU, BEKENTV – Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma masih menunggu langkah koordinasi lebih lanjut.
Pemerintah Bengkulu Selatan menegaskan, proses serah terima desa harus dilakukan sesuai aturan agar tidak menimbulkan gesekan antarwilayah.
Penegasan ini disampaikan Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajuddin.
Ia menuturkan, pihaknya akan menyiapkan anggaran untuk pematokan setelah ada koordinasi yang baik dengan Pemkab Seluma.
“Kita tidak bisa asal masuk. Kita akan siapkan anggaran untuk pematokan setelah ada koordinasi yang baik antara Bengkulu Selatan dan Seluma,” ujar Rifai.
Menurutnya, setelah serah terima resmi dilakukan, seluruh administrasi kependudukan masyarakat akan segera disesuaikan dengan pemerintah setempat.
Proses balik nama sertifikat dan pengurusan administrasi pertanahan juga akan difasilitasi pemerintah daerah agar tidak bertentangan dengan regulasi.
Ia juga menyampaikan bahwa fasilitas keamanan dari TNI-Polri tetap diminta untuk menjaga stabilitas.
Komunikasi dengan pihak Polres Seluma juga terus dibangun, termasuk upaya pertemuan langsung dengan Bupati Seluma yang akan difasilitasi oleh Gubernur Bengkulu.
“Sementara itu kita tetap minta fasilitas dari pihak Polres dan Kodim, juga membangun komunikasi yang baik dengan Polres Seluma. Melalui jalur pemerintah, saya akan temui Bupati Seluma untuk silaturahmi, dan akan difasilitasi oleh Gubernur agar ada komunikasi dua belah pihak,” tambahnya.
Peran unsur TNI-Polri dianggap sangat penting dalam menjaga stabilitas di lapangan.
Rifai menegaskan, pihaknya tidak ingin ada gesekan antar kabupaten, melainkan semua harus berjalan dengan baik.
Saat ini, terdapat tujuh desa yang sudah dinyatakan masuk wilayah Bengkulu Selatan, namun serah terima dari Kabupaten Seluma masih menunggu proses tahap kedua.
Desa-desa tersebut yakni Muara Maras (118 hektare), Serian Bandung (211 hektare), Talang Alai (141 hektare), Talang Kemang (291 hektare), Jembatan Akar (346 hektare), Gunung Kembang (46.000 m²), dan Suban (689 hektare).
Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, berharap proses serah terima bisa segera diwujudkan demi kepastian hukum dan kenyamanan masyarakat.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat serah terima ini bisa dilakukan, dan semoga hasilnya yang terbaik untuk masyarakat,” ucap Juli.
Dengan adanya serah terima resmi, pemerintah daerah optimis pelayanan publik di tujuh desa tersebut dapat berjalan lebih baik tanpa terkendala batas wilayah.
