BENGKULU, BEKENTV – Pemerintah Kota Bengkulu resmi mengambil langkah hukum terkait protes para sopir pengangkut sampah yang membuang muatan sampah ke halaman Kantor Walikota.
Melalui tim hukumnya, laporan tersebut di buat di Polresta Bengkulu pada Selasa sore (27/1/2026).
Langkah hukum ini diambil menyusul tindakan sejumlah sopir pengangkut sampah yang dinilai tidak sesuai dengan etika penyampaian aspirasi serta mengganggu ketertiban di lingkungan pusat pemerintahan.
Meski pemerintah mengakui adanya persoalan teknis dalam pengelolaan sampah, Pemkot menegaskan seluruh bentuk protes tetap harus dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
Abu Yamin SH, selaku tim hukum Pemerintah Kota Bengkulu, mengatakan kedatangannya bersama beberapa rekan ke Polresta Bengkulu merupakan bentuk pendampingan hukum atas peristiwa tersebut.
“Kami dari Advokat Pemerintah Kota Bengkulu mendampingi kejadian ini dari para oknum yang mana mereka beramai-ramai dengan kendaraan mendatangi kantor Walikota dan membuang sampah. Ini sebagai bentuk penghinaan, oleh karena itu kami dari tim hukum mengambil langkah sesuai dengan hukum yang ada,” jelas Abu Yamin, Selasa malam (27/1/2026).
Lebih lanjut, Abu Yamin menyampaikan bahwa Walikota Bengkulu sangat menyayangkan tindakan para sopir pengangkut sampah tersebut, meskipun pemerintah selama ini telah memberikan perhatian khusus terhadap persoalan yang mereka hadapi.
“Dari tindakan mereka, Pak Walikota sangat menyayangkan, karena Pak Walikota menerangkan ada perhatian khusus terhadap mereka, tapi tetap ada aturan dan regulasi yang mengatur,” lanjut Yamin.
Ia menegaskan, laporan yang dibuat hanya ditujukan pada tindakan yang terjadi pada hari tersebut dan kini telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.
“Jadi kami hanya melakukan upaya hukum terhadap tindakan yang dilakukan hari ini. Kita sudah serahkan ke penyidik,” tegas Abu Yamin.
Sebelumnya, pada Selasa pagi (27/1/2026), puluhan petugas kebersihan yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bengkulu menggelar aksi protes dengan membuang sampah ke halaman Kantor Walikota Bengkulu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dinilai rusak dan menyulitkan operasional pengangkutan sampah.
Menanggapi aksi tersebut, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengakui bahwa kapasitas TPA saat ini telah melampaui batas atau overload. Namun demikian, ia menyayangkan cara penyampaian aspirasi yang dinilai tidak etis dan dilakukan di lingkungan pusat pemerintahan.
Walikota juga menjelaskan bahwa rencana perluasan area TPA sebenarnya telah diupayakan sejak tahun sebelumnya. Namun, pelaksanaannya terkendala keterbatasan waktu, sehingga realisasi baru dapat dipastikan melalui anggaran tahun 2026.
“Dan baru saja tadi mendapat informasi ada aksi dari teman-teman, para sopir pengangkut sampah yang membuang sampah di kantor wali kota. Dapat kami sampaikan bahwa kita sudah menganggarkan anggaran perluasan TPA. Namun karena tahun kemarin waktu sangat mepet, 2026 kita juga sudah anggarkan,” ungkap Dedy Wahyudi.
